Kegiatan

Musyawarah Wilayah IDI NTB Periode 2025-2028: Dr. Rohadi Terpilih Sebagai Ketua IDI Wilayah NTB

Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat telah sukses melaksanakan kegiatan keorganisasiannya pada Sabtu, 23 November 2024 malam yang lalu. Bertempat di Ballroom Selaparang Hotel Lombok Raya, para dokter dari perwakilan IDI Cabang dan Perhimpunan Cabang seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat hadir bersama-sama untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah IDI NTB dengan agenda Pemilihan Ketua IDI, Ketua MPPK dan MKEK IDI Wilayah NTB Periode 2025-2028. Menariknya, kegiatan malam itu juga dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr. dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT, yang berkesempatan memberikan materi keorganisasian bertajuk “Keberlanjutan Organisasi Profesi IDI Dimasa Depan”. Dr. Adib berkali-kali mengingatkan agar kedepannya IDI dapat selalu menjadi organisasi yang dapat beradaptasi dan berinovasi terhadap situasi dan tantangan apapun. Setelah mendengarkan materi keorganisasian, para peserta melanjutkan agenda utama hari itu. Para bakal calon pun telah ditetapkan sesuai dengan Ortala yang berlaku, dimana untuk posisi Calon Ketua IDI Wilayah nomor urut 1 diisi oleh Ketua petahana Dr. dr. Rohadi, Sp.BS, Subsp.N-Onk (K) FICS, FINPS, MH.Kes. berhadapan dengan calon nomor urut 2, dr. H. Nanang Widodo, Sp. B.,M.Sc., M.P.H.,MH.Kes.C.M.C.FINACS. Sementara itu posisi calon Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia diisi oleh Prof. DR. dr. Hamsu Kadriyan, SpTHT-KL (K).,Mkes.,FICS dan dr. Nurhandini Eka, Sp.A (K) MPH, sedangkan posisi Calon Ketua Mejelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian diisi oleh dr. Amanukarti Resi Oetomo, Sp.PD.,KGH,FINASIM dan dr. H. Suryadi, Sp.An-TI. Sidang Pleno berjalan sangat dinamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam organisasi. Hal ini ditandai dengan diputuskannya Ketua MKEK secara aklamasi, sedangkan penetapan Ketua IDI dan Ketua MPPK disepakati dengan cara voting. Sidang Pleno akhirnya ditutup dengan terpilihnya Prof. DR. dr. Hamsu Kadriyan, SpTHT-KL (K).,Mkes.,FICS sebagai Ketua MKEK, kemenangan dr. Suryadi, Sp.An-TI sebagai Ketua MPPK dan Dr. dr. Rohadi, Sp.BS, Subsp.N-Onk (K) FICS, FINPS, MH.Kes. sebagai ketua IDI wilayah NTB terpilih periode 2025-2028. Pada pidato singkatnya, prof Hamsu selaku Ketua MKEK terpilih menyampaikan keinginannya untuk mengadakan workshop tentang penyelesaian masalah huku/etika keprofesian sehingga masalah-masalah etika dapat diselesaikan secara profesional mulai dari tingkat cabang. Sementara itu dr. Suryadi, Sp.An-Ti. menyampaikan harapannya ketika menjabat sebagai Ketua MPPK kelak agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah terkait pemerataan dokter spesialis di cabang serta menjaga profesionalitas antar Kolegium agar terhindar dari gesekan-gesekan yang tidak perlu. Acara diakhiri dengan pidato singkat dari Dokter Rohadi selaku Ketua IDI Wilayah NTB terpilih perioe 2025-2028, bahwa untuk menjalankan roda keorganisasian sudah pasti tidak bisa hanya mengandalkan ketua saja. Beliau juga berharap regenerasi SDM dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa beliau bersama dr. Adib mengajak anggota IDI di seluruh NTB untuk dapat memberikan dukungan penuh bagi kelancaran acara akbar Muktamar IDI ke XXXII yang akan berlangsung di Kota Mataram pada Februari mendatang.

Musyawarah Wilayah IDI NTB Periode 2025-2028: Dr. Rohadi Terpilih Sebagai Ketua IDI Wilayah NTB Read More »

IDI Cabang Lombok Barat Gelar Acara Pelantikan Pengurus dan Seminar Kesehatan  “Membangun Kesehatan Masyarakat Lombok Barat Tangguh dan Berdaya Saing”

Lombok Barat-NTB – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lombok Barat menyelenggarakan pelatikan pengurus di Ballroom Hotel Aruna Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Sabtu (11/02/2023). Pelantikan pengurus ini sebagai rangkaian dari Musyawarah IDI Cabang yang dilaksanakan 27 November 2022 yang menetapkan dr. H. Nanang Widodo, Sp.B, M.Sc, M.P.H, FINACS sebagai ketua terpilih periode 2022-2025. Dokter bedah murah senyum yang biasa disapa dr. Nanang ini menjelaskan “acara pelantikan merupakan agenda wajib sebuah organisasi untuk menetapkan kepemimpinan organisasi yang dipilih melalui musyawarah, acara pelantikan kali ini dirangkai dengan seminar kesehatan yang mengambil tema tentang diabetes melitus, salah satu kasus penyakit terbanyak saat ini di Lobar, bisa dilihat dari kunjungan ke fasilitas kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit”. Ketua IDI Cabang Lobar dalam sambutannya seusai pelantikan menyampaikan “terima kasih kepada Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., dan Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan, S.Si. Apt., M.P.H., serta seluruh organisasi profesi yang telah hadir memenuhi undangan kami, ada beberapa prioritas program yang akan diusung oleh kepengurusan IDI cabang periode ini, diantaranya adalah menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lobar, dan seminar kesehatan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meng-update pengetahuan dunia kedokteran yang terus berkembang sangat cepat” ucapnya.   Ia menambahkan “nantinya akan mempermudah rekomendasi untuk ijin praktek dan keperluan melanjutkan pendidikan seluruh anggota IDI Lobar, kepengurusan IDI saat ini akan menghilangkan stigma bahwa kehadiran OP (Orgnaisasi Profesi) membatasi gerak dan pengembangan diri anggotanya. IDI Lobar juga akan meningkatkan perlindungan hukum kepada seluruh anggotanya dalam praktek memberikan pelayanan Kesehatan sepanjang prosedur dan syarat-syarat dalam memberikan pelayanan dipenuhi oleh yang bersangkutan.” Terakhir dr Nanang juga menjelaskan “IDI Lobar siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan  dan RSUD Tripat dan RSUD Awet Muda, juga akan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh organisasi profesi kesehatan di lingkup Kabupaten Lobar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.” Bupati Lobar dalam sambutannya memberikan pesan kepada kepengurusan IDI Lobar “menguatkan konsolidasi ke dalam sehingga IDI sebagai sebuah organisasi kuat keluar, Beliau juga menjelaskan sebagai organisasi profesi bidang kesehatan yang ilmunya terus berkembang termasuk dalam menyikapi wabah Covid beberapa waktu lalu, menitip pesan untuk terus mengembangkan diri, selain itu diharapkan IDI dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Lombok Barat khususnya di bidang kesehatan bersinergi dengan semua elemen terkait”. Hadir juga pada kesempatan ini ketua IDI Wilayah yang melantik kepengurusan IDI Lobar, DR. dr. Rohadi Sp.BS (K), FICS, FINPS dalam sambutannya seusai melantik “mengingatkan rasio jumlah dokter umum dan spesialis dengan masyarakat di Lobar masih jauh dari cukup menurut standar WHO dan Kemenkes, selain memikirkan bagaimana menambah jumlah dokter, ia juga mengharapkan tenaga yang ada selalu bisa meng-upgrade diri dengan ilmu-ilmu kedokteran terbaru untuk tetap menjaga kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat” Ia juga menambahkan “setiap anggota IDI juga harus peduli masalah hukum yang timbul akibat pelayanan kesehatan yang diberikan, banyak kasus sejawat dokter terjerat kasus disebabkan tidak tertib adminitrasi dan kurang jelas dalam memberikan informed consent kepada pasien dan keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan”. Usai penutupan acara pelantikan ketua IDI Lobar ditemui bersama ketua-ketua OP lainnya menyampaikan “kontribusi dalam waktu dekat momentum untuk berkontribusi dalam pembangunan bidang kesehatan saat ulang tahun Kabupaten Lobar bulan April 2023, IDI Lobar siap bersinergi dengan Dinas Kesehatan, RS dan OP lain di Lobar untuk memberikan pelayanan Kesehatan terbaik kepada masyarakat” selain itu diharapkan ada kesekertariatan bersama yang terbentuk bagi seluruh organisasi-organisasi profesi di lingkup Kabupaten Lobar, apalagi Bupati Lobar sudah berkomitmen meminjamkan salah satu aset daerah yang bisa dimanfaatkan untuk organisasi-organisasi bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dan berkontribusi dalam pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. Keakraban dan persaudaraan diantara seluruh anggota IDI Lobar juga bersama perwakilan OP yang hadir sangat tergambar dari sesi foto bersama dengan senyum yang mengembang menatap masa depan pembangunan bidang kesehatan yang lebih menjanjikan bagi terjaminnya standar kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.   

IDI Cabang Lombok Barat Gelar Acara Pelantikan Pengurus dan Seminar Kesehatan  “Membangun Kesehatan Masyarakat Lombok Barat Tangguh dan Berdaya Saing” Read More »

Audiensi Organisasi Profesi Kesehatan di NTB dengan DPRD Provinsi NTB sebagai Aksi Damai Menyatakan Sikap Menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law)

Ikatan Dokter Indonesia bersama Organisasi Profesi Kesehatan lainnya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya untuk menolak disahkannya RUU Kesehatan Omnibus Law. Pada tanggal 29 November 2022 yang lalu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Organisasi Profesi lainnya seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Wilayah Nusa Tenggara Barat bersama-sama melakukan aksi damai dengan tujuan dengar pendapat dengan anggota komisi V DPRD Provinsi NTB. Adapun Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB yang menerima kedatangan IDI Wilayah NTB dan Organisasi Profesi Kesehatan Wilayah NTB ini adalah Bapak H. Lalu Hadriani Irfani, S.T., selaku Ketua Komisi V, didampingi Bapak H. Bohari Muslim. Beliau menanggapi secara positif tuntutan dari teman-teman sejawat Organisasi Profesi Kesehatan, yakni siap membantu mengawal RUU Kesehatan Omnibus Law bila perlu bersurat secara resmi ke pusat agar dalam prosesnya tetap melibatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan serta masyarakat lainnya yang merupakan sasaran dari RUU tersebut. Seperti yang diketahui, RUU Kesehatan Omnibus Law yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah saat ini dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sangat berpotensi merugikan masyarakat, sehingga IDI bersama Organisasi Profesi kesehatan lainnya merasa perlu mengambil sikap menolak dengan tegas dilanjutkannya pembahasan RUU tersebut.

Audiensi Organisasi Profesi Kesehatan di NTB dengan DPRD Provinsi NTB sebagai Aksi Damai Menyatakan Sikap Menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) Read More »

Hari Kesehatan Nasional ke-58

Pada 14 November 2022 lalu telah berlangsung dengan hikmad dan meriah upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 di halaman Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam kesempatan tersebut, dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH, Sp.KL selaku Kepala Divisi IT dan Komunikasi IDI Wilayah NTB mewakili IDI Wilayah NTB yang turut diundang dalam kegiatan tersebut. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Ibu Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Upacara juga dihadiri oleh seluruh pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTB, perwakilan Dinas Kesehatan Kota dan  Kabupaten se-NTB dan Forkopimda NTB dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Ibu Wagub membacakan pidato dari Bapak Menteri Kesehatan RI dalam HKN 12 November lalu yang berisi Ucapan terima kasih atas kerja keras sektor kesehatan serta kesiapan Indonesia dalam transformasi di bidang kesehatan. Selain itu, secara khusus di akhir pidato beliau, Ibu Wagub mengucapkan terima kasih pada seluruh rekan-rekan di sektor kesehatan atas kerja kerasnya sehingga NTB berhasil masuk dalam provinsi dengan cakupan  vaksinasi 5 terbanyak di IndonesiaYang tidak kalah menarik adalah diadopsinya Program Posyandu Keluarga NTB oleh Nasional menjadi posyandu Prima, sehingga NTB patut berbangga.Upacara ditutup dengan penyerahan penghargaan pada tenaga kesehatan teladan, Dinas Kesehatan dan puskesmas yang berprestasi di NTB.

Hari Kesehatan Nasional ke-58 Read More »

Organisasi Profesi Kesehatan di NTB Menyatakan Sikap Menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law)

Mataram, NTB – INDONESIA, 5 November 2022. Penolakan terhadap RUU Kesehatan (Omnibus Law) terus berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Akhir pekan ini, Wilayah Indonesia Timur yang dimulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penolakannya terhadap penghapusan UU Profesi dalam RUU Kesehatan. Dalam Jumpa Pers yang diadakan Sabtu (5/11), Lima (5) Organisasi profesi medis dan Kesehatan Wilayah NTB yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyampaikan bahwa ada banyak kondisi kesehatan di NTB yang umumnya dialami oleh wilayah indonesia timur yang lebih membutuhan perhatian segera oleh pemerintah pusat ketimbang RUU kesehatan ini. Selama puluhan tahun koordinasi antara OP dan pemerintah kesehatan setempat berjalan sangat harmonis dan saling bersinergi untuk mengatasi minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi tersebut. “Kami mendukung perbaikan sistem kesehatan yang terdapat dalam RUU tersebut, terutama dalam hal pemerataan dokter spesialis untuk daerah-daerah. Saat ini hanya sekitar 14 persen dokter yang dapat diserap pemerintah. Namun sayangnya sektor kesehatan swasta belum dikembangkan sepenuhnya. Meski demikian, kewenangan UU profesi tidak bisa dihilangkan, karena hal ini sudah berjalan dengan baik dan tertib. Penghilangan UU Profesi ini tidak hanya berpotensi negatif pada organisasi profesi, namun terutama pada masyarakat, karena dalam hal ini masyarakat lah yang pada akhirnya merasakan efek terbesar dari penghapusan UU tersebut,” tegas Dr. dr Rohadi, SpBS(K), Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Kelima organisasi profesi medis Kesehatan tersebut sepakat bahwa Kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat. Dalam menjamin praktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, harus dipastikan kompetensi dan kewenangannya agar keselamatan pasien dapat tetap dijaga. Ditambahkan oleh Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah NTB: drg. Bagio Ariyogo Murdjani, Mengapa UU Profesi tidak boleh dihilangkan dan harus diatur dan dilindungi oleh undang-undang tersendiri. Karena profesi dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, bidan ini menyangkut hak pasien; banyak risiko; berkaitan dengan penerapan teknologi; dan menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan keselamatan pasien. UU di bidang kesehatan yang ada saat ini boleh dikatakan sudah berjalan dengan selaras seperti UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No 38/2014 tentang Keperawatan, UU No 4/2019 tentang Kebidanan, dan RUU tentang Kefarmasian. Sebab semua UU tersebut merujuk kepada UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No 36/2009 tentang Kesehatan (hasil revisi dari UU No 23/1992), dan semuanya dibuat oleh institusi yang sama, yakni DPR dan Pemerintah. Selain itu, semua UU tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu: memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi serta tenaga medis lainnya, memberikan kepastian hukum kepada dokter dan dokter gigi dan tenaga medis Kesehatan lainnya seperti Bidan, perawat, dan Apoteker, dan terutama perlindungan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi NTB: H. Muhir, S,Kep, Ners dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi NTB: Ni Wayan Mujuningsih, S.St., S.Sos mengatakan bahwa hal-hal lain yang perlu dijadikan perhatian, tenaga kesehatan juga merupakan warga negara yang memiliki hak-hak konstitusi yang sama, di antara hak-haknya adalah mendapat perlindungan hukum, perlindungan diri, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan tidak semua siswa berpotensi sanggup melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran. Pajak alat kesehatan yang tinggi menyebabkan pemerataan dan penguasaannya membutuhkan biaya tinggi. Selain itu remunerasi yang berkeadilan bagi tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, terutama di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) agar lebih banyak yang mengabdi. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi NTB, apt. Drs. Agus Supriyanto menyatakan bahwa OP Kesehatan tidak pernah memperoleh informasi ataupun diajak terlibat dalam diskusi mengenai RUU Kesehatan ini. Demikian juga dengan Pemerintah daerah dan Dinkes Setempat juga tidak mengetahui hal ini. Padahal keberadaan OP kesehatan membantu tugas pemerintah dan dinkes daerah terutama dalam pemeriksaan latar belakang anggota, penanganan etik, dan lain-lain. Sejalan dengan pernyataan Organisasi Profesi Medis dan Kesehatan Nasional yang digaungkan beberapa pekan lalu, Kelima OP Kesehatan di NTB ini juga menyatakan siap mendukung perbaikan Sistem Kesehatan Nasional melalui UU Sistem Kesehatan Nasional, namun tidak dengan menghilangkan UU Profesi yang sudah ada. Catatan:Dari data yang diperoleh di halaman DPR RI (Link website : https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2022-1642658467.pdf) dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan DPR RI No.8/DPR RI/II/2021-2022 bahwa RUU Kesehatan (Omnibus Law) tidak ada dalam daftar tersebut. RUU ini baru termuat dalam berita “Baleg DPR Bahas Daftar Usulan Prioritas Prolegnas Prioritas 2023” pada tanggal 29 Agustus 2022 ang merupakan RUU usulan DPR. Lalu Organisasi Profesi Kesehatan mendapatkan informasi RUU ini telah ditetapkan oleh Baleg DPR dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022) pada tanggal 21 September 2022. Tertulis bahwa RUU ini dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dalam penelusuran, RUU Sistem Kesehatan Nasional diusulkan pada 17 Desember 2019 (informasi dari halaman DPR RI : https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/319P), namun terkait draft Naskah Akademik maupun RUUnya belum pernah diperoleh secara resmi.

Organisasi Profesi Kesehatan di NTB Menyatakan Sikap Menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) Read More »

Pelantikan IDI Cabang Kota Bima

Sabtu, 23 Juli 2022 lalu, telah berlangsung kegiatan Pelantikan Pengurus IDI Cabang Kota Bima Periode 20022-2025. Acara yg berlangsung di Hotel Marina Inn kota Bima tersebut dihadiri langsung oleh Ketua IDI Wilayah NTB, Dr. dr. Rohadi, SpBS (K)(K), FICS, FINPS. Beliau melantik seluruh pengurus baru dimana dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD, FINASIM terpilih kembali sebagai Ketua IDI Cabang Kota Bima periode 2022-2025. Semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas.

Pelantikan IDI Cabang Kota Bima Read More »

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Kabupaten Bima

 Sabtu, 23 Juli 2022 lalu, Ketua IDI Wilayah NTB, Dr. dr. Rohadi, Sp.BS (K), FICS, FINPS berkesempatan hadir dalam Pelantikan Pengurus IDI Kabupaten Bima periode 2022-2025 bertempat di Hotel Marina Inn kota Bima.Pada kesempatan tersebut, Ketua IDI Wilayah NTB melantik para pengurus baru serta mengukuhkan dr. Titien Sumarni sebagai Ketua IDI Cabang Kabupaten Bima Periode 2022-2025 serta tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dedikasi dari dr. Adiwinarko sebagai Ketua Purna IDI Cabang Kabupaten Bima periode sebelumnya. Semoga selalu amanah dalam menjalakan tugas.

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Kabupaten Bima Read More »

Kegiatan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam oleh PAPDI Cabang NTB

Pada tanggal 6 Agustus 2022 lalu, bertempat di Ballroom Hotel Prime Park, Ketua IDI Wilayah NTB, Dr. dr. Rohadi, Sp.BS (K), FICS, FINPS berkesempatan hadir untuk memberi sambutan pada acara Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam yang diselenggarakan oleh PAPDI Cabang NTB. PKB yang mengangkat tema “Bridging The Gap: Guidelines and Daily Clinical Practice” juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H.L. Hamzi Fikri, MM., MARS sekaligus membuka acara secara resmi. Acara juga diisi dengan sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua PAPDI Cabang NTB dr. Joko Anggoro, M.Sc., Sp.PD, KOHM, FINASIM. Acara PKB oleh PAPDI ini bisa dikatakan sebagai Simposium dengan peserta terbanyak pertama yang dilaksanakan secara luring sejak Pandemi Covid-19 di Kota Mataram, yakni mencapai 200 orang lebih peserta. Seluruh peserta yang terdiri dari Dokter Umum, Spesialis, dan Mahasiswa tampak antusias mengikuti kegiatan Simposium yang memberikan nilai 4 SKP IDI bagi para peserta.

Kegiatan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam oleh PAPDI Cabang NTB Read More »

Rangkaian Kegiatan HBDI ke – 114 oleh IDI Kota Mataram

Bakti Sosial “Pelayanan Kesehatan” oleh IDI Kota Mataram bersama PSMTI NTB oleh: IDI Wilayah NTB Pada Minggu, 7 Agustus 2022 kemarin Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram kembali melanjutkan rangkaian acara Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-114. Kegiatan kali ini, IDI Kota Mataram bekerjasama dengan Peguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) NTB  berlokasi di kantor PSMTI NTB. Ini merupakan kegiatan Bakti Sosial yang ke-3 kali nya setelah sebelumnya melaksanakan kegiatan layanan kesehatan gratis bekerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang NTB dan juga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Cabang NTB. Peserta dalam kegiatan kali ini hampir sebagian besar merupakan lansia yang merupakan anggota Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Cabang NTB. Tidak hanya itu, pengurus PSMTI yang berpartisipasi sebagai panitia juga dipersilahkan untuk mengikuti layanan Pemeriksaan Kesehatan gratis ini. Total peserta keseluruhan mencapai 53 orang. Mereka tidak hanya memeriksakan kesehatannya tetapi juga mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan. Hadir juga beberapa dokter spesialis yang memberikan layanan pemeriksaan USG, jantung, penyakit dalam dan beberapa layanan spesialis lainnya. Kegiatan di buka oleh sambutan dari Ketua Panitia dr. Ahmad Fadhli Busthomi, M.Biomed, SpOG, dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua PSMTI NTB, bapak The Sian Yung, dan yang terakhir sambutan oleh ketua IDI Kota Mataram, dr. Akhada Maulana Sp.U. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan kegiatan Penyuluhan Kesehatan dengan Tema Diabetes Millitus oleh dr. Larangga Gempa, Sp.PD, dan barulah kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan oleh Dokter Umum dan juga Dokter Spesialis. Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif oleh tim IDI Kota Mataram serta dibantu oleh beberapa perawat dari Rumah Sakit Harapan Keluarga. Layanan yang diberikan yaitu : Deteksi dini kesehatan jiwa dan aktivitas harian (psikiatri) Pemeriksaan dokter spesialis Mata Penyakit Dalam Jantung Urologi Obgyn Jiwa Urologi Mata Saraf Pemeriksaan Kesehatan dasar  dan laboratorium Pemeriksaan Lanjutan dengan Rekam jantung (EKG) dan pemeriksaan USG. Pemberian obat gratis sesuai dengan resep dari hasil pemeriksaan Adapun dokter-dokter yang berpartisipasi dalam kegiatan hari ini yakni; dr. I Gede Supartha, Sp.M dr. Dedianto Hidajat, Sp.KK., FINSDV dr. M. Sofyan Faridi, Sp.N dr. Mervin Arifianto Manginte, Sp.B dr. Galih Wisnu Prabowo, Sp.PD dr. Larangga Gempa, Sp.PD dr. Henry Santosa Sungkono, M.Biomed, Sp.M dr. Dwi Fachrul Octavian, Sp.JP dr. M. Rizkinov Jumsa, Sp.OG, M.Kes dr.Lusiana Wahyu Ratna Wijayanti,Sp.KJ dr. Ahmad Fadhli Busthomi, M.Biomed, SpOG dr. Akhada Maulana, Sp.U dr.Baiq Yuliana Andriani Putri., MARS. dr. Anita Rahman dr. I Made Sastra Utama dr. I Ketut Mahavira Diputra dr. Wahyu eka maulyani dr. Anggi Dwi Safariantini dr Nur Istianah dr. Estry Mardhiah Pangastuti dr Lisna Arifiani dr. Muhammad Abdi Zil Ikram dr. Nanda Kurnia Ramadhan dr. Denia Haritsa Apriliani dr. I Gusti Kade Putri Ayu Rahma Sandevi dr. Rizqi Bagus Setyo Prawiro dr. I Gusti Ayu Pramita Dewi B dr. Kevin Cahyadi

Rangkaian Kegiatan HBDI ke – 114 oleh IDI Kota Mataram Read More »

Penyuluhan Kesehatan di Puskesmas Karang Taliwang dalam rangka Rangkaian Kegiatan HBDI ke – 114 oleh IDI Kota Mataram

oleh: IDI Wilayah NTB Pada Kamis, 21 Juli 2022 lalu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram kembali mengadakan Kegiatan Penyuluhan External bekerjasama dengan Puskesmas Karang Taliwang. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan kali ini bertema tentang Tuberculosis yang diisi oleh dr. Salim Thalib, Sp.P (K). Peserta yang hadir berjumlah sekitar 20 orang. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WITA dimana acara diawali dengan sambutan dari Ketua Puskesmas Karang Taliwang dr. Dewi Nurlita, dan Ketua Panitia HBDI IDI Kota Mataram dr. Ahmad Fadhli Busthomi, M.Biomed, SpOG. Kemudian, acara dilanjutkan dengan penyuluhan Kesehatan Tuberculosis yang diisi oleh dr. Salim Thalib, Sp.P (K).

Penyuluhan Kesehatan di Puskesmas Karang Taliwang dalam rangka Rangkaian Kegiatan HBDI ke – 114 oleh IDI Kota Mataram Read More »

Scroll to Top